Jakarta, RedMol.id – Pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai pemerintah daerah yang selama ini ditetapkan sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan tersebut dirancang sebagai solusi atas berbagai kendala yang dihadapi daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencapai kesepahaman untuk mengusulkan pelonggaran aturan tersebut dalam pembahasan Undang-Undang APBN Tahun 2027.
Menurutnya, banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan menyesuaikan komposisi belanja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas, terutama setelah adanya kebutuhan tambahan untuk pembayaran gaji PPPK.
“Pemerintah sedang mencari formulasi yang lebih fleksibel agar daerah dapat memenuhi kewajiban belanja pegawai tanpa mengganggu program pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI.
Selain batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) juga mewajibkan alokasi minimal 40 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur. Namun, banyak daerah dinilai belum mampu memenuhi kedua ketentuan tersebut secara bersamaan.
Karena itu, pemerintah berencana mengajukan relaksasi terhadap kedua aturan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada tahun 2027 dapat berjalan lebih realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing daerah.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai rencana relaksasi ini lebih berkaitan dengan upaya mengurangi tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah daripada untuk menutupi defisit anggaran pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen sebenarnya merupakan bagian dari agenda reformasi pengelolaan keuangan daerah. Masa penyesuaian yang diberikan pemerintah akan berakhir pada Januari 2027, sementara masih banyak daerah yang belum mampu memenuhi target tersebut.
Menurut Yusuf, tanpa adanya relaksasi, pemerintah daerah berpotensi menghadapi dilema antara mematuhi ketentuan undang-undang atau tetap mempertahankan tenaga PPPK yang telah direkrut.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perpanjangan masa transisi memiliki konsekuensi tersendiri. Tujuan awal pembatasan belanja pegawai adalah agar APBD tidak terlalu banyak terserap untuk belanja aparatur sehingga tersedia ruang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Jika masa transisi diperpanjang, maka proses menuju struktur APBD yang lebih produktif juga akan tertunda. Belanja pegawai masih berpotensi mendominasi anggaran daerah,” jelasnya.
Kendati demikian, relaksasi dianggap sebagai langkah sementara yang dapat membantu daerah menjaga stabilitas keuangan sekaligus memastikan hak-hak PPPK tetap terpenuhi hingga kondisi fiskal daerah menjadi lebih kuat dan seimbang.
(Tim/Redaksi)
