Jakarta, RedMol.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi perekonomian nasional yang terus tumbuh, namun masih diiringi peningkatan jumlah penduduk miskin.
Menurut Luhut, fenomena tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Ia menyebut DEN telah melakukan kajian dan memiliki data terkait persoalan tersebut.
"Hal itu bisa saja terjadi akibat kenaikan harga. Dewan Ekonomi Nasional telah melakukan perhitungan mengenai masalah tersebut," ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada jalur positif. Ia menilai upaya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pemerintah menjadi salah satu kunci untuk menjaga pertumbuhan tersebut tetap berkelanjutan.
Selain itu, Luhut mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir dalam satu dekade mendatang. Menurutnya, kesempatan tersebut harus dimaksimalkan agar target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
Ia menambahkan, keberhasilan mewujudkan visi tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi serta mempersempit ruang terjadinya korupsi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti apa yang disebutnya sebagai anomali ekonomi Indonesia. Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5 persen selama tujuh tahun terakhir seharusnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Namun, berdasarkan data yang diterimanya setelah menjabat sebagai presiden, jumlah penduduk miskin justru mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang konsisten seharusnya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Karena itu, pemerintah akan terus mengevaluasi berbagai faktor yang menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
(Tim/Redaksi)
