TIDORE KEPULAUAN, RedMol.id — Sejumlah warga Desa Hager, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, kembali menyoroti pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang disebut bersumber dari anggaran desa sejak tahun 2025 hingga 2026, Sorotan warga mencakup pembangunan pagar jalan desa, lampu tenaga surya, pembangunan selokan dan deker, hingga transparansi pengelolaan anggaran desa selama beberapa tahun terakhir. Warga meminta pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan pemeriksaan untuk memastikan seluruh program dilaksanakan sesuai ketentuan, Selasa 25/08/2026.
Salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan kepada awak media, menyampaikan adanya dugaan persoalan dalam pembangunan pagar jalan Desa Hager yang berlokasi di RT 003. Berdasarkan keterangan warga, pembangunan pagar tersebut memiliki volume sekitar 165 meter dengan nilai pagu anggaran yang disebut kurang lebih Rp189 juta. Anggaran tersebut disebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender dan dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Hager.
Warga mempertanyakan pekerjaan pagar yang disebut hingga kini belum sepenuhnya rampung. Mereka menyebut masih terdapat sejumlah bagian yang belum dilakukan pekerjaan acian. Selain progres pekerjaan, warga juga mempertanyakan kualitas material yang digunakan dalam proses pembangunan. Mereka menduga terdapat pekerjaan konstruksi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Menurut keterangan warga, pada sejumlah bagian seperti tiang dan ring balok diduga menggunakan pasir kali yang bercampur material tanah. Penggunaan material kerikil dalam pekerjaan pengecoran juga turut dipertanyakan. Warga menilai dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis. Karena itu, mereka meminta pihak berwenang turun langsung untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan RAB yang telah ditetapkan.
Selain pembangunan pagar, warga juga menyoroti dugaan adanya material berupa besi dan semen yang disebut belum dibayarkan kepada pemilik toko atau penyedia material. Menurut warga, persoalan tersebut berkaitan dengan pembangunan selokan dan satu unit deker yang dilaksanakan sejak tahun 2025 hingga memasuki tahun 2026. Warga menyebut masih terdapat kewajiban pembayaran material yang belum diselesaikan pemerintah desa.
“Warga dan pemilik toko beberapa kali datang menagih kepada pemerintah desa, tetapi sampai sekarang belum juga diselesaikan,” ujar warga tersebut.
Sorotan lainnya diarahkan pada sekitar 10 unit lampu tenaga surya yang disebut telah tersedia sejak tahun 2024. Warga mempertanyakan alasan fasilitas tersebut belum difungsikan secara maksimal. Menurut mereka, lampu tenaga surya tersebut seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk penerangan jalan desa. Namun, warga menyebut sebagian fasilitas tersebut hingga kini belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
Warga juga menyoroti dugaan pembangunan satu unit rumah pribadi milik Kepala Desa Hager, Munir Mahmud, yang disebut mulai dibangun sejak tahun 2025. Berdasarkan keterangan warga, hingga saat ini bangunan tersebut disebut masih dalam tahap pemasangan batu bata.
Selain persoalan pembangunan lainnya, warga juga menyoroti satu item kegiatan berupa rehabilitasi saluran air atau got yang menghubungkan RT 02 ke RT 01 Desa Hager. Menurut keterangan warga, hingga saat ini pekerjaan tersebut belum juga dikerjakan, meskipun anggaran kegiatan disebut telah dicairkan pada awal Agustus 2026 sebesar sekitar Rp60 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Warga menduga anggaran tersebut telah dicairkan, namun pekerjaan fisik di lapangan belum direalisasikan oleh Pemerintah Desa Hager. Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait penggunaan anggaran yang telah disiapkan untuk kegiatan tersebut.
“Anggarannya sudah dicairkan sejak awal Agustus sekitar Rp60 juta, tetapi sampai sekarang pekerjaan rehab saluran dari RT 02 ke RT 01 belum juga dikerjakan. Kami mempertanyakan anggaran tersebut digunakan atau ditempatkan di mana,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian warga karena di sisi lain masih terdapat sejumlah pembangunan desa yang disebut belum sepenuhnya rampung. Warga mempertanyakan kondisi sejumlah pekerjaan tersebut, terlebih anggaran tahun 2025 disebut telah selesai dan pencairan anggaran tahun 2026 telah memasuki tahap kedua.
Selain persoalan fisik pembangunan, warga turut mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran desa selama kepemimpinan Kepala Desa Hager, Munir Mahmud.
Warga juga menyebut adanya anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan masuk dalam program dana stimulan dengan nilai yang disebut sekitar Rp80 juta. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut karena menurut warga belum mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Menurut warga, anggaran tersebut semestinya dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk sarana keagamaan seperti rumah ibadah maupun fasilitas umum lainnya.
“Dana tersebut selama ini tidak jelas digunakan untuk apa. Kami masyarakat ingin mengetahui secara terbuka penggunaannya,” ungkap salah seorang warga.
Warga menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Mereka berharap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat disampaikan secara terbuka melalui forum musyawarah desa.
Atas berbagai persoalan tersebut, warga mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Kota Tidore Kepulauan maupun aparat penegak hukum.
Warga berharap pihak terkait tidak hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan atau pemberitaan, tetapi juga turun langsung ke Desa Hager untuk melihat kondisi fisik pembangunan sekaligus memeriksa dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
“Kami berharap pemerintah turun langsung mengaudit dan memeriksa semua program yang telah dilaksanakan di Desa Hager. Kalau memang ada kesalahan atau penyimpangan, kami meminta agar diproses sesuai aturan. Kami ingin adanya keterbukaan dan kepastian, bukan hanya janji,” tegas warga tersebut.
Warga menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu. Mereka menyebut kritik tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat yang menginginkan pembangunan desa berjalan transparan, berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mereka meminta setiap dugaan yang disampaikan dapat diverifikasi melalui pemeriksaan resmi sehingga tidak menimbulkan kesimpulan sepihak. Hasil pemeriksaan, menurut warga, nantinya dapat menjadi dasar untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di Desa Hager.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media telah menghubungi Kepala Desa Hager, Munir Mahmud, melalui aplikasi WhatsApp dan telah mengirimkan rilis berita untuk meminta tanggapan terkait berbagai sorotan dan dugaan yang disampaikan warga.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Hager maupun Pemerintah Desa Hager terkait persoalan tersebut.
Konfirmasi dari pihak Pemerintah Desa Hager tetap diperlukan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada publik, khususnya terkait pembangunan pagar jalan, penggunaan material, lampu tenaga surya, pembangunan selokan dan deker, serta pengelolaan anggaran desa yang menjadi perhatian masyarakat.
Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Desa Hager maupun pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan persoalan yang menjadi perhatian publik. (*) Kaperwil Malut SM
Redaksi: IL
