GORONTALO, RedMol.id — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Gorontalo turut mengambil bagian dalam kegiatan pengkaderan anggota baru Ikatan Mahasiswa Pelajar Nabire, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai (IMAPENAPANDODE) Gorontalo Tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut, KNPB Konsulat Gorontalo dipercaya menyampaikan materi yang berkaitan dengan pendidikan politik serta sejarah perjuangan bangsa Papua Barat. Materi tersebut diarahkan untuk memperkenalkan berbagai peristiwa sejarah yang menjadi bagian dari dinamika politik Papua kepada para peserta pengkaderan.
Menurut pemateri, pemahaman sejarah dinilai penting bagi mahasiswa dan pelajar asal wilayah Meepago yang sedang menempuh pendidikan di Gorontalo. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu kader memahami latar belakang berbagai persoalan Papua serta perkembangan politik yang menyertainya.
Sejumlah Peristiwa Sejarah Dibahas
Dalam penyampaian materi, KNPB Konsulat Gorontalo mengulas sejumlah peristiwa penting, mulai dari perkembangan politik Papua pada 1961 hingga proklamasi yang diklaim sebagai kemerdekaan Papua Barat pada 1971.
Salah satu pembahasan adalah mengenai Desember 1961, ketika terjadi deklarasi pemerintahan dan simbol-simbol nasional Papua Barat, yang kemudian diikuti dengan meningkatnya ketegangan politik antara Indonesia dan Belanda terkait status wilayah Papua.
Materi selanjutnya membahas New York Agreement pada 15 Agustus 1962, sebuah kesepakatan yang melibatkan Indonesia, Belanda, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam proses tersebut, kewenangan administrasi Papua beralih dari Belanda kepada otoritas sementara PBB sebelum kemudian diserahkan kepada Indonesia.
KNPB Konsulat Gorontalo juga mengangkat pembahasan mengenai Perjanjian Roma 1962, proses pengalihan administrasi pada 1963, serta perkembangan investasi pertambangan yang kemudian berlangsung di Papua.
Perdebatan Seputar PEPERA 1969
Bagian lain dari materi membahas Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Dalam perspektif KNPB, pelaksanaan PEPERA hingga kini menjadi bagian dari sejarah yang masih diperdebatkan.
KNPB menilai mekanisme yang digunakan dalam PEPERA tidak mencerminkan prinsip satu orang satu suara sebagaimana yang mereka pahami dalam ketentuan mengenai hak masyarakat Papua. Pandangan tersebut menjadi salah satu bagian dari materi politik dan sejarah yang disampaikan kepada peserta pengkaderan.
Proklamasi Papua Barat 1971
Pembahasan kemudian berlanjut pada peristiwa 1 Juli 1971, yang oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua diperingati sebagai momentum proklamasi Papua Barat.
KNPB Konsulat Gorontalo menjelaskan bahwa peristiwa tersebut dipandang sebagai respons politik terhadap hasil PEPERA 1969. Materi juga mencakup penggunaan simbol-simbol perjuangan serta perkembangan gerakan politik Papua setelah proses integrasi ke dalam Indonesia.
Tekankan Pentingnya Pemahaman Sejarah
KNPB Konsulat Gorontalo menegaskan bahwa penyampaian materi sejarah tersebut bukan sekadar untuk menghafal rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi sebagai bagian dari proses pembentukan pemahaman politik kader.
«“Kader harus memahami sejarah, mengetahui akar persoalan yang terjadi, serta mampu melihat arah perjuangan dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa di tanah rantau,” ujar pemateri.»
Melalui kegiatan pengkaderan IMAPENAPANDODE Gorontalo 2026, para peserta diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas mengenai sejarah Papua dan berbagai perspektif yang berkembang terkait persoalan politik Papua.
KNPB Konsulat Gorontalo menyatakan pendidikan sejarah akan terus menjadi bagian dari pembinaan kader agar generasi muda Papua di perantauan memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap sejarah daerah asalnya.
Gorontalo, 25 Agustus 2026
KNPB Konsulat Gorontalo
#KNPBGorontalo #IMAPENAPANDODE #Pengkaderan2026 #SejarahPapuaBarat
Redaksi: IL
