Jakarta, Redmol.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 masih berada dalam posisi yang aman meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), Herman Saheruddin, menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah, pelemahan rupiah hingga saat ini masih dapat diantisipasi dan belum menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas APBN.
Menurutnya, tantangan yang lebih berpengaruh terhadap keuangan negara justru berasal dari kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan subsidi energi, terutama untuk menjaga harga bahan bakar bersubsidi tetap stabil di masyarakat.
Meski demikian, Herman menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah pengendalian, termasuk melakukan efisiensi serta penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan program-program prioritas nasional. Langkah tersebut dinilai cukup efektif untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
Ia juga menambahkan bahwa dampak pelemahan rupiah terhadap APBN tidak sepenuhnya bersifat negatif. Dalam sejumlah sektor, terdapat efek penyeimbang yang membantu mengurangi tekanan terhadap keuangan negara sehingga secara keseluruhan masih berada dalam batas yang dapat dikelola.
Pemerintah pun optimistis target defisit APBN tetap dapat dijaga hingga akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut meyakini defisit anggaran masih bisa dipertahankan di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Optimisme tersebut juga didukung harapan bahwa konflik yang memengaruhi pasar energi global dapat segera mereda sehingga harga minyak dunia kembali stabil dan tidak menambah beban subsidi pemerintah.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan hingga Mei 2026, defisit APBN tercatat sekitar Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen dari PDB. Angka tersebut masih dianggap terkendali dan berada dalam jalur yang telah direncanakan pemerintah.
Salah satu faktor yang memperkuat posisi APBN adalah meningkatnya penerimaan pajak. Pemerintah mencatat pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 22,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebut sebagai hasil dari reformasi perpajakan dan penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama 2026 yang mencapai 5,61 persen turut menjadi penopang optimisme pemerintah. Program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meningkatnya aktivitas sektor swasta dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa peran sektor swasta masih menjadi motor utama perekonomian nasional. Karena itu, capaian pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5 persen menunjukkan aktivitas dunia usaha masih berjalan positif.
Ia juga menilai daya beli masyarakat masih terjaga, terlihat dari tren konsumsi dan penjualan di sejumlah sektor, termasuk industri otomotif. Berbagai stimulus pemerintah, seperti pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara dan pensiunan, turut membantu menjaga perputaran ekonomi.
Dengan berbagai indikator tersebut, pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam fase ekspansi dan jauh dari situasi krisis seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 tetap dapat dipertahankan pada level yang kuat dan stabil.
(Tim/Redaksi)
