Jakarta, RedMol.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah untuk tidak mengambil kebijakan merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meskipun sedang menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut harus dihindari karena berpotensi meningkatkan angka pengangguran.
Tito menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang memetakan daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK. Sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada tenaga kerja, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi dan efisiensi terhadap belanja yang dinilai tidak mendesak.
Ia menilai masih terdapat peluang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui penghematan di berbagai sektor. Hasil efisiensi tersebut diharapkan dapat diprioritaskan guna menjamin pembayaran gaji PPPK sehingga hak para pegawai tetap terpenuhi.
Menurut Tito, tidak sedikit kepala daerah, khususnya yang baru menjabat, belum memahami secara menyeluruh kondisi keuangan daerah karena penyusunan anggaran umumnya dilakukan oleh perangkat daerah seperti Bappeda maupun Sekretaris Daerah. Oleh sebab itu, kepala daerah diminta tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap struktur anggaran yang tersedia.
Sebagai langkah lanjutan, Kemendagri akan menurunkan tim ke sejumlah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan efisiensi anggaran. Pemerintah pusat juga membuka peluang memberikan dukungan melalui percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang benar-benar mengalami tekanan fiskal, setelah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan.
Tito menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keberlangsungan status kerja PPPK. Ia berharap tidak ada pemerintah daerah yang menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk merumahkan pegawai, karena kebijakan tersebut dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan di daerah.
"Pemerintah daerah harus mengutamakan efisiensi anggaran dan memastikan tidak ada PPPK yang kehilangan pekerjaan hanya karena persoalan fiskal," tegas Tito.
Redaksi: sahril
